KABAR TERBARU

Jumat, 02 September 2016

Ahok Minta Gubernur di Pilih Presiden, PDIP: Itu Namanya Nipu dan Membodohi Rakyat



SundaPos.Com | 
Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan menilai wacana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden sebagai upaya membodohi rakyat.

"Ahok wacanakan gubernur DKI Jakarta ditunjuk presiden. Di sisi lain dia ngotot mengelola APBD DKI. Itu namanya tipu dan membodohi rakyat, karena APBD itu wujud kedaulatan rakyat," kata Arteria, di Jakarta, kemarin.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, konstitusi menyatakan Indonesia itu "dibagi atas" bukan "terdiri dari". Karena itu ujarnya, setiap kepala daerah harus paham karakteristik dan pengertian "daerah" seperti apa?

Arteria menjelaskan bahwa Jakarta merupakan "daerah" dan bagian dari wilayah NKRI? Konsekuensinya, berlakukan Jakarta sama dengan daerah-daerah yang lain.

"Kalau wacana Ahok diakomodasi, implikasinya sangat luas dan merusak konstruksi ketatanegaraan dan prinsip umum pemerintahan daerah," tegasnya.

Kecuali kata dia, ada kesepakatan kebangsaan yang menyatakan bahwa Jakarta bukan termasuk dalam pengertian daerah, sehingga bisa dibuat seperti kementerian atau badan khusus yang mengelola wilayah ibukota.

"Kalau itu terjadi, pemerintahan di DKI tidak perlu pakai DPRD lagi dan pendapatannya langsung ke negara tidak ke APBD DKI lagi. Nah itu sah-sah saja," jelas Arteria.

Kepala daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah di bidang eksekutif katanya, diberikan kewenangan untuk mengelola APBD oleh rakyat sebagai apresiasi rakyat terhadap kepala daerah sebagai pemimpin yang legitimate karena dipilih langsung oleh rakyat.

"Jadi, Ahok jangan minta yang konyol, tidak masuk akal dan inkonstitusional, hukumnya kan kepala daerah itu dipilih rakyat melalui pilkada. Pengecualian itu berlaku bagi daerah otonomi khusus seperti Daerah Istimewa Yogyakarta karena alasan historis," imbuh Arteria.

Terkait pernyataan Ahok, yang berulang kali menegaskan bahwa dia terpilih secara demokratis, juga dibantah Arteria Dahlan.

Menurut Arteria, pernyataan Ahok sapaan Basuki Tjahaja Purnama itu tidak benar.

"Ahok tidak pernah terpilih secara demokratis dalam Pilkada, itu kan Jokowi yang terpilih secara demokratis," kata Arteria, kepada wartawan, Kamis (1/9).

Kalau mau jujur lanjutnya, Ahok itu jadi gubernur karena keputusan presiden (Keppres).

"Dia itu gubernur yang dipilih lewat Keppres, dia cuma gantiin Jokowi," kata anggota Komisi II DPR itu.

Demikian juga halnya ketika Ahok menganalogikan jabatan gubernur dengan presiden. Menurut Arteria, analogi presiden dipilih lima tahun itu tidak tepat disamakan dengan gubernur.

"Eling dong Ahok. Selaku pemohon itu jabatan gubernur demi hukum tidak dapat disamakan dengan presiden, yang secara konstitusi, UU-nya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," tandasnya. (JP)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Item Reviewed: Ahok Minta Gubernur di Pilih Presiden, PDIP: Itu Namanya Nipu dan Membodohi Rakyat Rating: 5 Reviewed By: Almaidah Online