Header Ads

AKRINDO Kecam Arogansi Kadis Petekop Nias Barat


SundaPos.Com |
Aksi arogansi akhir - akhir ini kerap terjadi menimpa Wartawan yang sedang Liputan. Kali ini tindakan aksi arogansi dilakukan oleh Kadis Petekop Nias Barat Yaredi Gulo Arogan beserta Staff nya terhadap Wartawan media online suararepublik.news yang saat itu hendak konfirmasi terkait Pengelolaan Anggaran Pemerintah.

Berawal dari dugaan terjadinya Sunatan Anggaran sebagaimana informasi dari salah seorang peserta yang tidak mau disebut namanya, Bahwa Uang Trasportasi yang mereka terima selama 3 hari hanya Rp. 225.000/orang. Sedangkan menurut Kabit Petekop Asaria Harefa menjelaskan, Jika Anggaran untuk penyelenggaraan yang dimulai sejak tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2017 itu sebesar Rp.138 juta yang bersumber dari Kementrian.

Pantauan awak media Suararepublik.news saat penyelenggaraan, jumlah peserta dalam pelaksanaan kegiatan itu berdasarkan Daftar Hadir sebanyak 45 orang yang terdiri dari Wirausaha Kelas Menengah dan Kebawah. Namun, terkait anggaran yang dihabiskan pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak transparan.

Anehnya lagi, Saat awak media konfirmasi kepada Yaredi Gulo terkait besaran Komponen Anggaran yang 138 Juta, Kadis Petekop tiba - tiba langsung naik pitam dengan lagak Preman memukul meja dengan keras dan mundar–mandir sekitar teras pintu ruangan Gedung Pertemuan sambil berulang–ulang mengatakan, "Rincian Anggaran itu tidak ada Hak-mu. Berapa besarnya, Berapa Uangnya tidak ada Hak saudara. KTA nggak laku, Bisa aja ada kartu wartawan sini lo,” sembari meminta Surat Tugas dan Identitas awak media.

Atas insiden itu, Ketua Umum Assosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Drs. Maripin Munthe sangat Geram. Sebagai tempat pelayanan publik, menurutnya Kepala Dinas Petekop wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wartawan sebagai bahan pemberitaan.

"Ini sudah termasuk pembredelan terhadap jurnalistik," kata Maripin Munthe.

Dia menambahkan, keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008. Menurut Pasal 3
Undang - Undang ini bertujuan untuk; a) Menjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, Program kebijakan publik, dan Proses pengambilan keputusan publik, serta Alasan pengambilan suatu keputusan publik.

b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan
Publik yang baik.
d) Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta
dapat dipertanggung-jawabkan.
e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau.
g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas," tegas Maripin. (R/HD)

No comments

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.