Header Ads

AKRINDO Minta Oknum Kelurahan Pondok Kacang Timur di Proses Secara Hukum


SundaPos.Com | Dua wartawan Tangsel yang hendak melakukan tugas Jurnalistik guna konfirmasi ke Kelurahan Pondok Kacang Timur Kota Tangerang Selatan pada Rabu, 30 November 2017 lalu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Selain pelecehan, juga tindak kekerasan.

Atas insiden itu, Ketua Umum Assosiasi Kabar Online Indonesia (Akrindo), Drs. Maripin Munthe mengecam keras tindakan Oknum Staff Kelurahan yang dengan sangat Arogan menyeret dengan memiting leher Wartawan Dradioqu.com ke lapangan kelurahan didepan umum dan mengajaknya duel berkelahi.

Menurut Munthe, Apa yang dilakukan oleh Oknum Staff Kelurahan ini sangat jauh dari Etika dan Patut dipertanyakan Sumber Daya Manusia nya atas perekrutannya sebagai Staff Kelurahan.

" Staff Kelurahan kok seperti Preman. Indonesia merupakan Negara Hukum, Jika tidak mau di kontrol oleh Media, Lembaga, dan juga Masyarakat, Jangan menjadi Staff di Pemerintahan, " Cetus Drs. Maripin Munthe geram.

Tindakan Oknum Staff Kelurahan, Lanjut Munthe, Harus di tindak lanjuti ke Proses Hukum yang berlaku di Indonesia.

"Pimpinan Redaksi maupun Lawyer nya harus melaporkan kejadian yang tidak pantas itu ke Kepolisian, Agar mendapatkan Efek Jera. Bagaimanapun juga, Profesi Jurnalistik merupakan Profesi Profesional yang mengedepankan Intelektual dan Etika. Supaya hal serupa tidak terjadi lagi kepada Jurnalis lain yang hendak mencari Bahan untuk berita," Tegas Ketum AKRINDO.

Merujuk pada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (12) yang menerangkan, " Setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas Pers Nasional akan di pidana dengan kurungan penjara selama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Drs. Maripin Munthe menambahkan, Jurnalis itu juga warga negara Indonesia yang mempunyai Hak secara Konstitusional mendapatkan Perlindungan Hukum. Jika tidak ingin di Kontrol, Maka jangan duduk menjadi Staff di Pemerintahan.

"Jurnalis merupakan Kontrol Sosial untuk kinerja Pemerintahan, Jika Pemerintah tidak mau di Kontrol, Indonesia mau dijadikan apa?, Dimana Marwah Demokrasi?, " Demikian Ketua Umum Assosiasi Kabar Online Indonesia. (Syam/HD)



No comments

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.