Header Ads

Kebijakan Tolak Reklamasi Jakarta, Berikut Uraian Dalam Aspek Hankamnas dan Hukum


SundaPos.Com |  Hari ini Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia mengadakan workshop mengenai Aspek  Kebijakan Tolak Reklamasi dengan mengangkat tema Workshop : Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta. Workshop diadakan bertempat di Hotel Sofyan Tebet, Jl. Prof. Soepomo, Tebet. Jakarta Selatan. Rabu. (14/2)

Dibuka oleh Senior Alumni UI Bangkit, Taufik Bahaudin, " Bahwa Alumni dari perguruan tinggi ini sudah bergerak terhadap kasus tolak reklamasi ini. Hasil teori secara akademis dan ilmiah. kedepannya dapat diambil kesimpulan agar dapat dipelajari kembali pemprov DKI. Nantinya hasil kajian ini menjadi rekomendasi kepada pemerintah sejalan undang undang kepres dan sistem perundang undangan," ujarnya.

Dalam workshop ini, hadir salah seorang tokoh pendiri Universitas Pertahanan (UNHAN) beliau membeberkan aspek Hankamnas perihal reklamasi Jakarta. 

Menurut Kol Laut DR Ir H Abdul Rivai Ras MM MS MSi mengatakan, " Diketahui sekarang sudah 500 hektar lahan yang tergerus untuk reklamasi, ini sangat mahal. Informasi terakhir dana yang terpakai sudah mencapai 400 triliun, dan jika semua pulau selesai terealisasi dibangun, maka dana yang termakan adalah 1.500 Triliun," ujar rivai.

Lanjut Abdul Haris, Pertama, Penataan wilayah pertahanan Negara PP. No  68 /2014, urgensi reklamasi dan penyelenggaraan penataan ruang (PP. 15 /2010). Penyusunan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis pemanfaatan dan pengendalian wilayah. Kedua, Perencanaan tata ruang laut (Ekologi, Ekonomi, Sosial). itu menjadi pertimbangan pokok.

" Saya tidak mau menolak reklamasi jika tidak ada dampak buruknya, tinjauan saya melalui pertahanan dan keamanan adalah teori pertahanan kopenhagen school. sebenarnya sudah diberlakukan study kasus ini  ". Reklamasi tersebut sebenarnya karena ingin memperluas daratan ibukota, sesungguhnya yang dinilai ekonomis ".

Tembok Giant Seawold penahan air laut di Jakarta Utara, sekarang dalam perkembangannya sudah keluar, sudah berbentuk kolam kecil. Jadi ada 3 hal kebijakan  tentang reklamasi, yaitu ; Infrastruktur (Critical and Hard), keamanan (Sistem Security and Resiliency) , pembangunan (Enviroment Issue and Substansial Develoment).

" Ada 5 kawasan strategis reklamasi diantaranya pertama, Kepentingan Pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan sumber daya atau teknologi tinggi, serta kepentingan lingkungan hidup ".

Permasalahan Reklamasi Konteks Keamanan Nasional, Agen yang berkepentingan terhadap reklamasi, ancaman yang eksis menjadi ancaman potensial, reklamasi dianggap vital dan perlu dilindungi, target securitisasi yang perlu dibujuk bahwa reklamasi itu ancaman keamanan nasional.

Berbicara sektor keamanan ini merujuk menjual isue reklamasi tersebut. Kemananan politik dan pertarungan kekuasaan, keamanan ekonomi (merugikan negara dan rakyat), inilah dampak kritis dalam kemananan nasional, Kepentingan koorporasi sehingga tercipta negara dalam negara. 

Jurnalis : M Ichsan

No comments

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.