Header Ads

Tokoh Masyarakat Ramai-ramai Tolak Rencana Revisi UU No 22 Tahun 2009


SundaPos.Com | Sejumlah tokoh masyarakat di Lampung menolak gagasan para pihak yang akan merevisi UU No 22 tahun 2009 tentang UU LLAJ.Mereka menilai tidak ada urgensinya merubah Undang-undang tersebut karena dinilai sudah mapan dan sudah diterapkan oleh pihak kepolisian.

Kepada media, Pakar pendidikan STAI Tuba Hj. Anwar Nawawi, Spd, MH menolak tegas rencana revisi UU LAJ tersebut.

"Intinya segala sesuatu harus memakai aturan main yang jelas.  Harus ada payung hukum serta dasar hukumnya, kalau ojek online ini mau dipakai, terus menggunakan dasar hukum apa? Untuk itu saya sebagai masyarakat berharap pemerintah harus mengambil langkah menyiapkan kendaraan umum, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," katanya, Hari Ini.(16/4)

Dengan di dampingi Kanit regident, Anwar menyatakan, intinya bahwa satu saya sebagai masyarakat tidak setuju dengan adanya ojek online, Yang kedua, saya berpendapat pemerintah gagal, dalam hal ini pemerintah gagal menyediakan fasilitas kendaraaan umum yang nyaman bagi masyrakat.

Dan yang ketiga, lanjut Anwar, saya tidak setuju kalau UU LLAJ yang sudah mapan dan sudah baik ditangani kepolisian ternyata mau di revisi.

Senada dengan Anwar, Tokoh Masyarakat Tulang Bawang Hj. Suyanto juga kurang setuju adanya rencana revisi UU LAJ, karena menurutnya kenderaaan bermotor itu bukan alat transfortasi yang nyaman ya, kalau mau panas ya kepanasan, kalau mau hujan ya kehujanan dan dampaknya banyak sekali.

"Salah satu contoh dengan kita mengendarai sepeda motor di jalan raya yang ramai, banyak sekali menimbulkan kecelakaan," pungkasnya.

Jadi, imbuhnya, kalau memang pemerintah mau mengadakan revisi transfortasi pemerintah harus membuat aturan sendiri atau mengadakan transfortasi yang lebih nyaman, bukan sebagai ojek online untuk dijadikan alat transfortasi.

Sementara tokoh Pemuda Lampung Nur kholid, atau yang akrab disapa Cah Jangkung sekaligus Ketua IOF 2x1 Lampung lebih lantang menolak gagasan sementara pihak yang berupaya akan merevisi UU No 22 tahun 2009.

"Saya menolak keras revisi undang-undang lalu lintas no 22 tahun 2009, karena sepeda motor bukan merupakan moda transfortasi umum, dan sepeda motor juga salah satu penyumbang kecelaaan tertinggi dan menimbulkan kemacetan," tegasnya.

Dan kami harapkan, kata Cah Jangkung, pemerintah bertindak tegas menutup aplikasi ojek online (ojol), karena mengganggu mata pencaharian ojek konvensional yang nota bene mereka adalah warga-warga yang ekonominya lemah.

Jurnalis : Chandra Foetra Setiawan
Editor : Niki Putune Sinten


No comments

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.