Header Ads

Dugaan Kejanggalan Gelar Perkara PT Bandung Pakar vs Warga Cimenyan Dilaporkan ke Kapolri


SundaPost.Com | Perkara PT Bandung Pakar vs warga Cimenyan terus bergulir dan kian menarik untuk diikuti. Sejatinya  perseteruan PT Bandung Pakar dengan warga yang bersengketa soal lahan adalah masuk ranah hukum. Namun perkembangan yang  terjadi sangat jelas terekam ada berbagai macam intrik dan cara selama prosesi penguasaan lahan di Kawasan Bandung Utara ini.

Kasus ini kian menarik manakala diduga terlibatnya sejumlah oknum pejabat dari berbagai instansi, bahkan sampai presiden yang perkaranya tengah bergulir dalam persidangan di PN Bale Bandung.

Hari ini (4/7), misalnya, melalui surat bernomor 001/ALF-DS/Gelarperkara/0718, kuasa hukum warga - Ir. Tonin Tachta  Singarimbun SH menyampaikan surat ke Kapolri perihal keberatan pihaknya dalam Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 2 Juli 2018  di Ruang Reskrimum Polda Jabar terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B-149/IV/2018/JBR/RES.BDG tanggal 7 April 2018 dengan  Pelapor Herlina Kembaren SH, CN.

Menurut Tonin Tachta Singarimbun SH selaku kuasa hukum warga, pihaknya melakukan protes dan keberatan atas kejanggalan dalam proses gelar perkara tersebut, antara lain;

1-bahwa, kliennya sebagai Terlapor dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pasal pasal 6 Perpu No. 51 tahun 1960 tentang  pemakaian lahan tanpa ijin yangberhak atau kuasanya berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B-149/IV/2018/JBR/RES.BDG tanggal 7 April 2018 dengan Pelapor Herlina Kembaren SH, CN di Polres Kabupaten Bandung wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2-bahwa, terhadap LP tersebut telah diterbitkan SPDP terhadap ke-3 klien tersebut dalam satu SPDP dan Sprindik Nomor; Sp.  Sidik/128/V/2018/Reskrim tanggal 17 Mei 2018 oleh Kasatreskrim selaku Penyidik atas nama Kapolres Bandung, dan selanjutnya ke-3 Terlapor telah dilakukan pemeriksaan dalam BAP sesuai dengan ketentuan.

3-bahwa, selama penyelidikan sampai dengan BAP tingkat penyidikan maka yang menjadi objek persangkaan adalah   perbuatan sebagaimana pekerjaan cut and fill pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 16.00 di Komplek Resor Dago Pakar Cluster Golf Island Jl Bukit Pakar Golf III Kav. 42 No. 82 Desa Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

4-bahwa, terungkap dalam gelar perkara pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 yang dipimpin oleh Kabag Wasidik Polda Jabar dan dihadiri juga oleh Wadir Reskrimum Polda Jabar sebagaimana berikut ini:

• Penyidik belum melakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap beberapa barang bukti berupa dokumen/ surat sebagaimana menurut

Terlapor seharusnya sudah dilakukan penyitaan sebelum menerbitkan suatu SPDP atau Sprindik, dengan demikian ketentuan untuk  peningkatan suatu Laporan dari Penyelidikan menjadi penyidikan menjadi premature karena alat bukti utama yang ada pada

Pelapor dan/atau Terlapor tidak pernah menjadi objek pemeriksaan. Dan hal ini telah diketahui oleh seluruh peserta gelar dan diakui oleh Penyidik dari Polres Kabupaten Bandung.

• Perbuatan dugaan pidana yang menjadi paparan penyidik dalam Gelar Perkara ternyata ada 2 (dua) objek dengan tempat kejadian serta waktu yang berbeda sebagaimana berikut ini:

. Penyemenan/ penyambungan oleh Terlapor dkk, pada 21 April 2018 di jalan desa Awiligar-Mekarsaluyu dekat rumah Terlapor di RT 01/07 Cikutra Ds Mekarsaluyu yang telah diputus oleh Pelapor pada Desember 2017 dengan alasan telah terjadi ruslag antara PT. Bandung Pakar dengan Kapala Desa Mekarsaluyu.

. Menghalang-halangi pengerjaan cutt and fill di Kavling 42 sebagaimana laporan polisi Pelapor.

• Kabag Wasidik memaksa Terlapor untuk menunjukkan ASLI dari AJB yang dimilikinya terhadap tanah seluas 280 meter persegi sebagai tempat tinggalnya di Cikutra II yang langsung sebagai pengguna jalan desa Awiligar-Mekarsaluyu.

• Kabag Wasidik tidak melakukan pemeriksaan terhadap Herlina Kembaren sebagai Pelapor atau Kuasa Pelapor berdasarkan  permintaan dari Terlapor karena keberatan terhadap Kuasa Hukum Terlapor diperiksa surat kuasanya sementara terhadap Pelapor  tidak diperlakukan hal yang sama.

• Kabag Wasidik tidak melakukan pemeriksaan atau menanyakan Asli dari Sertifikat HGB nomor 2203 dan 2367 sebagaimana permintaan dari Terlapor, demikian juga untuk memeriksa mengenai batas-batas yang disebutkan dalam HGB tersebut yang menurut  Terlapor apakan pada lahan kejadian yang dimaksudkan oleh Penyidik pada ke-2 kejadian tersebut.

• Kabag Wasidik tidak melakukan pemeriksaan terhadap Asli dari Akta Ruslag tanah jalan desa yang telah menjadi milik

PT. Bandung Pakar dan sebagai tempat kejadian perkara sebagaimana jalan desa Awiligar-Mekarsaluyu tersebut telah menjadi milik PT. Bandung Pakar, dan dengan jelas disebutkan oleh Terlapor minta ditunjukkan aslinya dari Akta dimaksud.

• Kabag Wasidik mengesampingkan AJB Terlapor yang ditunjukkan dalam bentuk foto di HP karena tetap meminta aslinya karena Terlapor tidak membawanya pada gelar perkara dengan asumsi tidak pernah diminta oleh Penyidik/penyelidik.

• Terlapor menunjukkan jalan desa Awiligar-Mekarsaluyu belum pernah ada alas hak diterbitkan sebagaimana print-out BPN yang ditunjukkan dan oleh Kabagwasidik tidak ditanggapi dan ditanya juga jalan desa yang mana dimaksudkan oleh Akta Ruslug antara PT. Bandung Pakar dan Kepala Desa apakah Jalan Desa yang telah menjadi bagian Lapangan Golf, atau yang telah menjadi bagian Hotel Intercom atau yang mana dan pertanyaan ini tidak ditanggapi dengan oleh Kabagwasidik sebagai Pimpinan Rapat yang juga dihadiri oleh Wadir.

• Wadir Reskrimum Polda Jabar menyatakan gelar berkara bertujuan “menjadi terang ada pidana” dan oleh Terlapor menyatakan gelar perkara bertujuan “menjadi terang tidak ada pidana” sebagaimana ada alasan antara lain berikut ini:

o Terlapor pada hari kejadian sedang melakukan kerja bakti / gotong royong dari pagi, dan sekitar waktu kejadian ada perkataan haur (timbun) maka secara spontan masyarakat menghalang-halanginya karena tidak mau jalan desanya ditutup, karena jalan tersebut telah dipergunakan sejak dahulu sebagaimaan RT lahir juga menggunakan jalan tersebut ke RS/Bidan, sehingga sangkaan pidana adalah palsu karena pekerjaan di kavling 42 (cut and fill) tidak pernah dihalangi karena telah selesai.

o Terlapor dan masyarakat sedang melakukan kerja bakti terhadap jalan desanya dan masyarakat tidak pernah tahu dan tidak pernah ditunjukkan dokumen mengenai jalan tersebut telah diruslag dan jalan tersebut masih dipergunakan terus dengan jalan kaki, kendaraan roda 2 dan mobil.

o Supir atau operator beco/ escavator tidak pernah diperiksa ketentuan adanya SIM B2, SIA (surat ijin alat) dan SIO  (Surat Ijin Operator) sehingga dengan tidak adanya surat ijin maka seluruh pekerjaan dengan alat berat tersebut harus  dinyatakan criminal.

o Jalan Desa Awiligar-Mekarsaluyu dimulai dengan jalan setapak dan diperlebar oleh Sinulingga dan masyarakat dengan  melepaskan lahannya menjadi jalan desa dan jalan tersebut merupakan jalan utama desa, dan dengan demikian oleh Tergugat telah  dilaporkan ke KPK dan instansi terkait berkaitan dengan pengalihan lahan yang secara nyata bukan jalan kas desa.

o Jalan Desa Awiligar-mekarsaluyu yang dikatakan sebagai jalan tikus oleh PT. Bandung Pakar adalah suatu penghinaan karena jalan tersebut dipergunakan oleh Kuasa Hukum dengan Mobil Alparnya dan masih dipergunakan oleh warga karena jika menggunakan jalan yang disebutkan oleh PT. Bandung Pakar akan menempuh putar sejauh kurang lebih 10 KM.

o Jalan yang disebutkan oleh Pelapor sebagai pengganti dari ruslag oleh Terlapor disebutkan tidak aman dan nyaman karena bisa berakibat kecelakaan dan membahayakan sehingga tidak ada yang menggunakannya.

o Mengenai jalan Awiligar-mekarsaluyu sudah ada perkara perdata di pengadilan negeri Bale Bandung, sehingga keabsahaan  jalan tersebut menjadi milik PT. Bandung Pakar belum ada keputusan hukumnya sehingga Terlapor meminta perkara ini dihentikan  sebelum Pengadilan menyatakan amarnya, dimana masyarakat sebagai Penggugat dan tergugatnya adalah PT Bandung Pakar dan turut  tergugat adalah Presiden RI.

Atas dasar dan faktar tersebut, kuasa hukum meminta Kapolri untuk menghentikan penyidikan tersebut atau setidak-tidaknya menarik perkara pidana tesebut ke Mabes Polri karena kriminalisasi telah dirasakan oleh Terlapor sejak tingkat Polres dan gelar perkara di Polda Jabar.

Sementara hari ini (4/7) beredar dilini masa sosial diduga Bos PT Bandung Pakar Purnawan Suriadi tengah melakukan rapat. Peristiwa yang terjadi pada sekitar kurang lebih jam 9 pagi ini sempat terekam kamera warga.

Namun demikian, hingga berita ini ditayangkan belum ada klarifikasi dan keterangan resmi dari PT Bandung Pakar terkait masalah ini. (R-007)


No comments

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.