Header Ads

Polda Jawa Barat Melempar Bola Panas Kasus Dahlan Singarimbun Melawan PT Bandung Pakar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat


SundaPos.Com | Praperadilan yang diajukan oleh Dahlan Singarimbun melawan Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu dari Kapolda Irjen Pol. Agung Budi Maryoto sampai dengan Direktur Reskrimum Kombes Pol. Umar Surya Fana  SH SIK MH yang telah memiliki jadwal persidangan  yaitu nomor 21/Pid.Pra/2018/PN Bdg tentang Penetapan Tersangka yang telah berlangsung persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2018 dan tidak dihadiri oleh Polda Jabar sebagai Termohon Praperadilan sehingga ditunda pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, dan pra peradilan kedua dengan nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Bdg tentang Penahanan yang akan dilakukan persidangan pertama pada tanggal 16 Agustus 2018 hari Kamis.

Dahlan Singarimbun yang telah dilakukan penahanan sejak 26 Juli 2018 ternyata tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kompol Drs. H. Edi Suwandi MH Kanit III Sub Dit III. dkk, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Wakil Direskrimum AKBP Martri Sonny S.IK.MH. Nomor : Sp.Sidik/179/VI/2018/Dit Reskrim Um tanggal 8 Juni 2018.

Sekitar jam 18.00 ada pemberitahuan dari seseorang yang mengaku sebagai Penyidik dari Polda Barat dengan menggunakan nomor 081xxxxxxxx5 kepada Kuasa Hukum DAHLAN SINGARIMBUN tentang akan dilakukan Tahap 2 yaitu pelimpahan berkas DAHLAN SINGARIMUN pasal 335 status dalam tahanan ke Kejaksaan dan berdasarkan hasil penelusuran awak media di Pengadilan Tinggi pada pagi hari ini maka pelimpahan berkas Dahlan Singarimbun ke Kejaksaan Negeri Bale Indah Bandung.

Menurut Adokat Ananta Rangkugo Singarimbun pelimpahan ini diduga ada kaitannya dengan pra peradilan yang telah kami ajukan dan mencari amannya tentau dengan melakukan pelimpahan sebagaimana diketahui DAHLAN SINGARIMBUN dan atau kuasa hukumnya tidak pernah mengetahui adanya P-17 atau P-18 atau P-19 atau P-21 antara Penyidik dan Penuntut, kami menduga pada saat penahanan sampai dengan pelimpahan hari ini hanya berselang 9 (Sembilan hari) seluruhnya telah lengkap merupakan suatu prestasi luar biasa antara Kepolisian dan Kejaksaan di Jawa Barat karena serba cepat untuk perkara pidana yang bukan TIPIRING.

Jika penahanan telah terjadi pada saat penyidikan dengan dalil pasal 335 yang secara sah pasal 335 tidak ada penahanan disyaratkan oleh KUHAPIdana pasal 21 ayat 4 huruf (b) kecuali pasal 335 ay 1 ke-1 KUHPidana sehingga keganjilan demi keganjilan terjadi di Kepolisian Jawa Barat mulai dari Laporan Polisi, tidak ada pemeriksaan Dahlan Singarimbun sebelum SPDP diterbitkan, tidak ada saksi ad-charge yang diperiksa sampai hari ini, demikian juga ahli dari DAHLAN SINGARIMBUN termasuk alat bukti yang menyatakan tanah atau jalan protokol desa awiligar-mekarsaluyu tersebut bukan milik PT. Bandung Pakar dan adalah milik warga sebagai fasilitas umum. Dengan dilarangnya Taufik operator alat berat PT. Bandung Pakar merusak fasilitas umum, maka Dahlan Singarimbun di kriminalisasi dengan “batu” oleh karena itu kita akan lihat di Kejaksaan Negeri Bale Indah siang ini mana “batu”nya.

Dalam komunikasi dengan Advokat Denny Ernanda dari ANDITAS’S LAW FIRM juga terungkap dalam pemeriksaan tersangka pada tanggal 26 Juli 2018 lalu mengenai alat bukti yang diakui dimiliki oleh penyidik POLDA JABAR berupa keterangan Saksi dan Pendapat AHLI sehingga alat bukti utama “batu” masih di cari jawab penyidik AIPTU SEPIA R kepada Advokat Denny. Ungkap Denny alangkah kuatnya supir alat berat PT. Bandung Pakar ini bisa jalan perkaranya tanpa ada alat bukti batu, sementara warga Cimenyan sudah ada sekitar 7 (tujuh) laporan Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang sampai hari ini tidak jelas rimbanya, antara lain dilaporkan pasal 170 KUHPidana dengan alat bukti yang sudah cukup yaitu barang yang dirusak, keterangan saksi, pelapor dan ternyata masih belum jelas kapan SPDPnya, ujar Denny juga tentang Purnawan Suriadi Direktur Utama PT. Bandung Pakar telah yang dilakukan pemeriksaan/ interview dari salah satu laporan kliennya tersebut ternyata diduga dilakukan di kediaman atau di kantor atau direstoran milik Purnawan Suriadi.

Dengan surat nomor 02/ALF-DS/KAJATI/0818 dan 03/ALF-DS/KAJARI/0818 tertanggal 08 Agustus 2018 maka ANDITA’S LAW FIRM sebagai Kuasa Hukum dari DAHLAN SINGARIMBUN mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kepala Kejaksaan Negeri Bale Indah Bandung/CImahi dengan Perihal Penahanan yang tidak berdasarkan KUHAPidana dan permohonan eksaminasi yang menjadi pokok-pokok isi surat tersebut antara lain menerangkan, menyatakan dan meminta yang berikut ini:

1.bahwa, DAHLAN SINGARIMBUN di laporkan oleh Taufik Kurokhman selaku Operator Escavator / Becco PT. Bandung Pakar yang secara patut pada waktu melakukan pekerjaannya pada Desember 2017 tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) B2, Surat Ijin Operator (SIO) dan Surat Ijin Alat (SIA) dengan persangkaan yang dibuat oleh Penyidik in casu Termohon Praperadilan mengenai hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Tersangka menyuruh Pelapor Taufik Kurokhman untuk berhenti melakukan pekerjaan sebagai Operator Beko Excavator meratakan tanah/ cut and fill di area Resor Dago Pakar, untuk berhenti melakukan kegiatan perkejaannya dengan cara melakukan tindakan dengan cara akan melakukan pelemparan dengan menggunakan sebuah batu kepada Korban/ Pelapor sehingga perbuatan tersebut ditetapkan sebagap perbuatan pidana pasal 335 KUHPidana.

2.bahwa, Laporan tersebut dibuat pada tanggal 25 Mei 2018, diterbitkan SPDP tanggal 8 Juni 2018 dan ditahan pada tanggal 26 Juli 2018.

3.bahwa, pada saat penerbitan SPDP maka DAHLAN SINGARIMBUN tidak pernah dipanggil sebagai saksi atau di lakukan interview, dan dipanggil sebagai Saksi Terlapor setelah SPDP diterbitkan dan setelah itu ditetapkan sebagai tersangka.

4.bahwa, Penyidik telah melakukan kriminalisasi dan melanggar hukum secara berat (melanggar Hak Asasi) terhadap DAHLAN  Singarimbun dengan penetapan Tersangka dan Penahanan sebagaimana secara Patut diketahui dalam menetapkan Tersangka maka penyidik harus memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 jo  Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya dan dalam penahanan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP jo Pasal 21 ayat 2 huruf (b) KUHAPIdana.

5.bahwa, DAHLAN SINGARIMBUN tidak pernah diperiksa lagi oleh Penyidik Polda Jabar selama Penahan, tidak pernah dilakukan gelar perkara walaupun sudah diajukan secara layak oleh Kuasa Hukum, tidak pernah diminta saksi yang meringankan (ad-charge), Ahli dan alat bukti guna membuktikan tempat yang dilakukan pekerjaan oleh Pelapor adalah Jalan Desa Awiligar – Mekarsaluyu/ Cikutra II yang bukan milik PT. Bandung Pakar.

6.bahwa, DAHLAN SINGARIMBUN pada saat menjadi Saksi Korban, Tersangka dan di Tahan  telah menanyakan dan meminta kepada Penyidik tentang alat bukti berupa batu yang telah disangkakan dan ternyata tidak pernah diperlihatkan kepadanya dan kepada Kuasa Hukumnya.

7.bahwa, Kuasa Hukum DAHLAN SINGARIMBUN telah menanyakan kepada Direskrimum, Kasubdit, Kanit dan Penyidik mengenai ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang menjadikan Tersangka dan diterangkan alat bukti yang dimiliki oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli.

8.bahwa, DAHLAN SINGARIMBUN telah mengajukan 2 (dua) pra peradilan di Pengadilan Negeri Cimahi/ Bale Bandung yaitu nomor 21/Pid.Pra/2018/PN Bdg tentang Penetapan Tersangka yang telah berlangsung persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2018 dan tidak dihadiri oleh Polda Jabar sebagai Termohon Praperadilan sehingga ditunda pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, dan pra peradilan kedua dengan nomor 22/Pid.Pra/2018/PN Bdg tentang Penahanan yang akan dilakukan persidangan pertama pada tanggal 16 Agustus 2018 hari Kamis.

Berdasarkan penjelasan di atas berupa fakta dan hukum maka sebagai Penasehat Hukum / Kuasa Hukum dari DAHLAN SINGARIMBUN menyatakan yang berikut ini:

(1) Pidana pasal 335 KUHPidana adalah pasal yang keliru dalam menjerat Tersangka DAHLAN SINGARIMBUN sebagaimana penulisan pasal tersebut pada seluruh surat panggilan dan surat penahanan, sebagaimana jika dimaksudkan pasal 335 ay 1 KUHPidana maka kekeliruan telah terjadi dan oleh karena itu tidak patut dilanjutkan karena suatu perbuatan pidana hanya dapat di tetapkan berdasarkan UU sebagaimana disebutkan pada pasal Bab I - Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

(2) Alat bukti yang cukup berupa keterangan Saksi Pelapor dan Ahli Pelapor atau Penyidik adalah premature dalam memenuhi ketentuan hukum karena alat bukti utama “batu” tidak dapat dilepaskan dari kejahatan yang dimaksudkan oleh Penyidik Polda Jabar tersebut.

(3) Penahan pasal 335 KUHPidana tidak berdasarkan kepada KUHAPIdana karena tidak ada ketentuan untuk menahan Tersangka karena persangkaan pasal tersebut sebagaimana ketentuan Penahanan adalah:

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
b.tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

(4) Pasal 335 KUHPidana tidak dapat dimaknai sebagai Pasal 335 ayat (1) ke-1 dan/atau ayat (2) dan/atau Pasal 335 ke-2 dan jika dimaksudkan pasal 335 KUHP tersebut termasuk ayat (1) ke-1 dan ayat (2) ke-2 maka perlakukan penahanan tidak dapat dikenakan kepada DAHLAN SINGARIMBUN akibat pasal 335 ay 2 ke-1 atau pasal 335 ke-2 KUHPidana tidak dipersyaratkan untuk dilakukan penahanan.

Berdasarkan 8 (depalan) fakta dan hukum yang telah kami terangkan di atas dan ke-4 (empat) pernyataan di atas maka kami meminta (memohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi/ Bale Bandung guna memberikan kebenaran hukum sebagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melepaskan dan/atau mendakwa (melakukan penuntutan) dari persangkaan Penyidik Polda Jawa Barat sebagaimana berikut ini:

(1) Terhadap persangkaan pasal 335 KUHPidana maka sudah sepatutnya di lakukan eksaminasi oleh Jaksa Penuntut Umum agar kejahatan (kriminalisasi) pada tahap Penyidikan tidak dilanjutkan dan dihentikan dengan SP3 oleh Kejaksaan sesuai kewenagannya.

(2) Terhadap tidak adanya alat bukti berupa Batu yang dipergunakan sebagi alat bukti utama dalam kejahatan yang dibuat oleh Penyidik dengan pasal 335 merupakan perbuatan yang tidak pantas dilanjutkan ke penuntutan agar tidak terjadi pencederaan hukum pidana dan hukum acara pidana.

(3) Penahan yang tidak berdasarkan KUHAPIdana dalam tindak pidana umum merupakan suatu penghianatan UU (kejahatan berat karena melanggar HAM) oleh karena itu dimohonkan kepada Kejaksaan (JPU) untuk melepaskan DAHLAN SINGARIMBUN dengan alasan pasal 335 KUHPidana tidak disyaratkan untuk dilakukan penahanan sebagaimana pasal 21 ayat 4 huruf (b) KUHAPidana.

Berdasarkan apa-apa yang telah kami terangkan, nyatakan dan mintakan diatas maka sudah cukup alasan hukum terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi/ Bale Bandung guna mengabulkannya berupa melepaskan dari Penahanan (tidak melakukan penahanan pada tahap penuntutan) dan/atau SP3 sehingga hukum yang berjalan dan bukan kepentingan seandainya yang telah dibangun oleh Pelapor bersama-sama dengan Penyidik Polda Jabar secara kriminalisasi sehingga dengan adanya ke-2 Pra Peradilan di PN Bandung yang kami ajukan maka melakukan pelimpahan Tahap II adalah jurus ampuh untuk melepaskannya quod non.

Dahlan Singarimbun akan melakukan upaya hukum perlawanan juga dengan melaporkan Kapolda Jawa Barat dan jajarannya ke Mabes Polri sehingga mengungkap apa sebenarnya motif dari kriminalisasi yang terjadi terhadap dirinya, memang kami tahu Kapolda berteman dengan Purnawan Suriadi tapi kami tidak yakin Kapolda Jawa Barat mau mengorbankan kami hanya sekedar pertemanan, ujar Nada Kanda Singarimbun pagi ini di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada awak media. (R/007)



No comments

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.