Bandung,Sundapos.com – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Kamis, 12 Juni 2025, berlangsung cukup dinamis saat Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Suasana sidang menjadi lebih hidup ketika Anggota DPRD Jabar dari Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menyampaikan interupsi kritis yang langsung mendapat perhatian dari pimpinan rapat dan pihak eksekutif.
Tia Fitriani, legislator dari Daerah Pemilihan Jabar II (Kabupaten Bandung), menyoroti adanya kekeliruan dalam nomenklatur fraksi pada dokumen jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029.
Dalam dokumen tersebut, masih tertulis “Fraksi Partai NasDem Persatuan Indonesia”, padahal untuk periode 2024–2029, Fraksi Partai NasDem telah berdiri sendiri dengan kekuatan delapan anggota, dan tidak lagi berkoalisi dengan Partai Perindo seperti di periode sebelumnya.
“Dokumen ini harus mencerminkan realitas politik saat ini. Fraksi NasDem sudah berdiri mandiri dan tidak lagi tergabung dengan Perindo seperti periode 2019–2024. Koreksi ini penting agar tidak terjadi kesalahan administratif dalam proses legislatif,” ujar Tia dalam interupsinya.
Tak hanya itu, Tia juga menyoroti dua poin penting lainnya, yaitu tidaknya terdapat tanda tangan Gubernur pada dokumen resmi tersebut, serta penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan struktur fraksi terbaru. Kritik ini disampaikan secara lugas namun konstruktif di hadapan forum paripurna.
Respon positif datang dari Wakil Gubernur Erwan Setiawan, yang mengapresiasi ketelitian Tia dan menyatakan akan segera menindaklanjuti koreksi tersebut. Ia juga meminta waktu kepada pimpinan DPRD untuk melakukan penelaahan ulang terhadap dokumen, guna memastikan seluruh isi dokumen selaras dengan kondisi aktual.
Pimpinan DPRD Jabar turut menyampaikan apresiasi serupa. Salah satu pimpinan sidang menyebut, interupsi Tia Fitriani menjadi pengingat pentingnya ketelitian dalam proses legislasi dan akurasi dokumen pemerintahan, terutama yang menyangkut rencana pembangunan lima tahun ke depan.
Kritik tajam namun terukur dari Tia Fitriani ini menjadi bukti nyata peran strategis legislatif dalam melakukan pengawasan cermat terhadap kerja-kerja eksekutif, termasuk dalam aspek administratif yang kerap terlewatkan. Kehadiran wakil rakyat yang aktif dan kritis seperti Tia turut memastikan jalannya pemerintahan yang akuntabel dan tepat arah.
0 Komentar