Kabupaten Bandung, Sundapos.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan legislatif demi memastikan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai tujuan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Kantor Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Senin (17/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri masyarakat Lampegan, perangkat desa, Kepala Desa Lampegan Sutar, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, tim Dulur Satia, serta para pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal.
Pengawasan Jadi Bagian Penting Pembangunan
Dalam sambutannya, Tia menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian integral dari proses pembangunan. Ia menyadari bahwa tidak semua regulasi yang dibuat pemerintah secara otomatis mampu menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, keberadaan DPRD diperlukan untuk memastikan kebijakan benar-benar dilaksanakan sesuai semangat awalnya.
“Hari ini kami hadir untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ini kesempatan bagi kami untuk menyerap persoalan di lapangan dan mengevaluasi implementasi regulasi baik dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ujar Tia.
Ia menegaskan komitmen DPRD Jabar untuk mengawal setiap regulasi—terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik—agar memberikan manfaat nyata dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perda Pemberdayaan Perempuan Jadi Sorotan Utama
Dalam forum tersebut turut dibahas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, sebuah regulasi yang secara khusus memisahkan isu pemberdayaan perempuan dari perlindungan anak. Aturan ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang menyajikan instrumen hukum yang lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan.
Forum juga menghadirkan narasumber inspiratif, Lelly Dewi Utami, SE, Wakil Ketua Bidang UMKM DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Jabar sekaligus pelaku UMKM. Dalam pemaparannya, Lelly menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pengawasan yang berpihak pada perempuan, khususnya pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.
“Perempuan perlu terus didampingi agar mampu naik kelas, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun jejaring lebih kuat,” ujar Lelly. “Keberanian memulai adalah modal besar bagi ibu-ibu agar bisa mandiri dan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi daerah.”
Ia menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat, mengingat perempuan kerap berada dalam posisi rentan sehingga membutuhkan akses lebih luas terhadap pelatihan, pendampingan usaha, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
⸻
Apresiasi dari Pemerintah Desa
Kepala Desa Lampegan, Sutar, menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi Tia Fitriani yang dinilai sering hadir untuk menyerap aspirasi warga.
“Kedatangan Ibu Tia merupakan kebanggaan bagi kami. Jarang sekali anggota DPRD Jabar turun langsung seperti ini. Semoga membawa berkah bagi warga Lampegan,” ujarnya.
⸻
Pengawasan untuk Dampak Nyata
Tia menegaskan bahwa pengawasan DPRD Jabar tidak hanya menyasar aspek fisik ataupun keuangan, tetapi juga menilai sejauh mana program pemerintah memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
Ia berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam menilai dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga program pemerintah ke depan semakin tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
0 Komentar