Kabupaten Bandung, Sundapos.com – DPRD Provinsi Jawa Barat terus menguatkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah demi memastikan program-program strategis Tahun Anggaran 2025 berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari rapat komisi, kunjungan lapangan, hingga pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
Salah satu agenda pengawasan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (6/12/2025) di GOR Kantor Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Jelegong Anen Rumdani, Ketua BPD Jelegong Wawan Hermawan, Direktur Perekonomian (Bumdes) Desa Jelegong Jaenal, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya.
Dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting untuk menggali persoalan faktual di lapangan sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku.
“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ini bagian dari upaya kami untuk belanja masalah sekaligus menilai bagaimana regulasi pusat maupun provinsi diterapkan di daerah. Tidak semua peraturan yang disusun dengan tujuan baik bisa langsung menyelesaikan persoalan di lapangan. Ini yang akan terus kami kawal,” ujar Tia Fitriani.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berfokus pada serapan anggaran atau pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas, dampak, dan keberlanjutan program bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Tia juga menyoroti pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak di Jawa Barat. Menurutnya, meski regulasi telah tersedia untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih banyak permasalahan yang memerlukan perhatian khusus.
“Kita harus memastikan bahwa peraturan yang ada benar-benar menjawab persoalan. Sampai saat ini masih ada anak yang belum mendapatkan pendidikan layak. Ini tanggung jawab bersama untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perhatian pemerintah terhadap anak harus mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka.
Tia juga mengapresiasi peran kader PKK, tokoh masyarakat, dan unsur desa sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan anak.
“Kader PKK adalah garda terdepan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terima kasih atas dedikasi dan perannya. Pengawasan dan pelaksanaan Perda hanya bisa berhasil jika pemerintah desa dan masyarakat bersinergi,” ujarnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan Koni, Sekretaris Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Jawa Barat, yang memaparkan materi tentang pengawasan dan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 terkait Perlindungan Anak.
Acara berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi. Tia Fitriani berharap kegiatan pengawasan di Desa Jelegong ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemerintahan desa dan optimalisasi Perda Perlindungan Anak, demi menghadirkan generasi Jawa Barat yang lebih terlindungi, sehat, dan berkualitas.
0 Komentar