Kabupaten Bandung, Sundapos.com - DPRD Provinsi Jawa Barat terus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari upaya memastikan program strategis Tahun Anggaran 2025 berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja komisi, kunjungan lapangan, hingga pembahasan mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar). Langkah ini menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar terlaksana sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Salah satu kegiatan pengawasan tersebut digelar pada Senin (8/12/2025) di Aula Kantor Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Desa Margahayu Selatan Farhan Taufik Akbar, Ketua BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, relawan Dulur Satia, dan unsur lainnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan elemen vital untuk mengidentifikasi persoalan riil di lapangan serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang diterapkan pemerintah.
“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ini bagian dari upaya kami melakukan belanja masalah dan menilai bagaimana aturan dari pusat maupun provinsi diterapkan di daerah. Tidak semua regulasi yang dibuat dengan niat baik mampu menyelesaikan masalah di lapangan. Inilah yang harus terus kami kawal,” ujar Tia Fitriani.
Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengukur aspek fisik atau serapan anggaran, tetapi juga menilai kualitas pelaksanaan, keberlanjutan program, hingga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
⸻
Kasus Kanker Meningkat, Tia Fitriani Soroti Isu Kesehatan Publik
Dalam kesempatan tersebut, Tia juga menyoroti meningkatnya angka kasus kanker di Indonesia dan Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, jumlah pasien kanker secara nasional meningkat 30% dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2022 terdapat 396.914 kasus baru, dan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus tinggi, diperkirakan lebih dari 80.000 kasus per tahun.
Jenis kanker paling banyak di Jawa Barat antara lain:
• Wanita: kanker payudara dan serviks
• Pria: kanker paru-paru, kolorektal, dan prostat
• Anak: leukemia dan retinoblastoma
⸻
Kolaborasi Komunitas dan Pemerintah untuk Menekan Kasus Kanker
Kegiatan pengawasan ini juga menghadirkan narasumber Diah Eka Nursulistyawati, SE, Ketua Komunitas Sehat Sejahtera Agrapana sekaligus pengurus Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Jawa Barat. Ia memaparkan pentingnya peran komunitas dalam mendorong upaya preventif dan represif dalam penanganan kanker.
⸻
Upaya Preventif
• Penguatan program GERMAS.
• Pemerataan pelatihan SADARI hingga tingkat RT.
• Pengawasan ketat industri makanan dan UMKM melalui inspeksi mendadak.
• Sosialisasi bahan pangan sehat dan berisiko.
• Pengurangan polusi melalui penghijauan, inspeksi industri, dan peningkatan transportasi massal.
• Edukasi anti-merokok.
• Penguatan manajemen stres dan pendampingan kelompok berisiko tinggi.
• Penyediaan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau.
⸻
Upaya Represif
• Penambahan fasilitas kesehatan yang mampu menangani terapi kanker.
• Penyediaan alat diagnostik dan terapi tambahan di RSHS dan rumah sakit rujukan.
• Fasilitas rumah singgah atau hunian bersubsidi bagi pasien dari luar daerah.
• Pembentukan lembaga psikologi khusus untuk pendampingan pasien kanker dan keluarganya.
Melalui kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat, pengawasan diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kanker, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Jawa Barat.
0 Komentar