Kabupaten Bandung Barat, Sundapos.com – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jumat (9/1/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, sebagai bagian dari agenda evaluasi kinerja mitra kerja Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembahasan arah kebijakan dan rencana kerja tahun 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III menaruh perhatian khusus terhadap perubahan tren penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat, terutama meningkatnya penggunaan kendaraan listrik roda dua di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung Barat. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor.
Tia Fitriani menyampaikan bahwa peralihan kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik terjadi cukup masif, sehingga perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, tren ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Perubahan pola berkendara masyarakat menjadi catatan penting bagi kami di Komisi III. PKB masih menjadi tulang punggung pendapatan provinsi, sehingga perkembangan kendaraan listrik harus disikapi secara cermat,” ujar Tia Fitriani.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mulai menyusun langkah-langkah strategis dan antisipatif agar transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan tidak menimbulkan ketimpangan dalam struktur pendapatan daerah.
“Ketergantungan daerah terhadap PKB masih sangat tinggi. Karena itu, kebijakan terkait kendaraan listrik harus disiapkan secara bertahap dan terukur,” katanya.
Lebih lanjut, hasil evaluasi kinerja P3D pada Tahun Anggaran 2025 menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan target pendapatan daerah pada tahun berikutnya. Pembahasan ini juga akan menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
“Capaian pendapatan hingga akhir 2025 menjadi bahan evaluasi bersama. Di awal tahun, penetapan target harus dilakukan secara hati-hati agar target yang ditetapkan tetap realistis dan dapat direalisasikan,” tutup Tia Fitriani.( red )
0 Komentar