Bandung, Sundapos.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, hingga jajaran pengurus Partai NasDem Kabupaten Bandung serta para kader dan konstituen. Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi strategis legislatif yang tidak hanya bertujuan mengontrol kinerja pemerintah, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan warga. Melalui forum seperti ini, berbagai persoalan di lapangan dapat disampaikan secara langsung, sehingga solusi yang diambil lebih tepat sasaran.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak,” ungkapnya.
Dalam dialog bersama warga, Tia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kualitas layanan publik. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fasilitas serta tingginya beban layanan yang berdampak pada kenyamanan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia, agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih optimal.
Selain menyoroti pelayanan publik, Tia juga melihat adanya potensi lokal yang dapat dikembangkan lebih jauh, salah satunya di bidang pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal. Menurutnya, sektor ini tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga berpotensi membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya pengawalan terhadap berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat direalisasikan secara maksimal di tingkat desa. Termasuk di dalamnya program peningkatan kesejahteraan aparatur desa, seperti kepala desa, perangkat desa, hingga RT dan RW.
“Ketika kesejahteraan aparatur desa meningkat, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik,” jelasnya.
Tia juga memaparkan sejumlah peluang program pembangunan yang bisa dimanfaatkan desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan serta penerangan jalan umum (PJU). Ia mendorong pemerintah desa untuk aktif mengusulkan program melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan.
Dalam sesi tanya jawab, warga Desa Soreang menyampaikan berbagai usulan, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Aspirasi tersebut, menurut Tia, akan menjadi bahan penting dalam memperjuangkan program pembangunan ke depan.
“Kami akan mengawal dan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan agar bisa direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Selain menjadi wadah penyerapan aspirasi, momentum ini juga mempererat hubungan antara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat di tingkat akar rumput .(red)
0 Komentar