Bandung, Sundapos.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, menegaskan pentingnya penguatan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kampung Pasirpogor, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap program pembangunan daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Turut hadir dalam kegiatan itu Anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan VI, Toni Permana, SH, jajaran pengurus Dulur Satia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua RT dan RW, kader PKK, kader Posyandu, serta masyarakat Desa Malakasari yang turut menyampaikan berbagai aspirasi mengenai pembangunan di wilayah mereka.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD bukan hanya sebatas memantau realisasi anggaran, melainkan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan ini penting agar seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan warga. Aspirasi masyarakat menjadi masukan berharga dalam proses evaluasi dan penyempurnaan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Tia memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program-program tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses sekolah, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, peningkatan layanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa berbasis potensi lokal, pengelolaan lingkungan hidup dan sampah, pengembangan transportasi publik, hingga peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah, namun masih memerlukan penguatan serta evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata, khususnya oleh masyarakat di wilayah pedesaan.
Tia juga menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
“Kolaborasi antar pemerintah harus terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan masyarakat Desa Malakasari akan menjadi bahan evaluasi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya penyempurnaan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
0 Komentar