Kab.Bandung,Sundapos.com- Wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Tia Fitriani, kembali hadir di tengah masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Kali ini, titik ketiga reses digelar di Kampung Sangkan RT 02 RW 02, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Kehadiran Tia disambut antusias oleh warga. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala desa seperti Kepala Desa Loa dan Kepala Desa Mekarwangi, serta perwakilan tokoh agama, tokoh pemuda, kader PKK, kader Posyandu, ketua RT/RW, relawan Dulur Satia, dan pengurus Partai NasDem.
Dalam sambutannya, Tia menyampaikan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk menggali kebutuhan masyarakat secara langsung dan memperjuangkannya di tingkat provinsi.
“Kami datang ke sini untuk mendengar dan mencatat kebutuhan warga, agar nantinya bisa kami dorong menjadi bagian dari program pembangunan daerah,” ujarnya.
Pembangunan Jalan Jadi Sorotan Utama
Menanggapi kebutuhan mendesak di lapangan, Tia menekankan bahwa sektor infrastruktur—terutama pembangunan dan perbaikan jalan—menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025.
Hal ini selaras dengan arahan Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya menegaskan bahwa konektivitas antarwilayah harus terus diperkuat agar mobilitas warga lebih lancar dan perekonomian daerah dapat berkembang secara optimal.
“Ketika jalan baik, maka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga ikut membaik. Inilah yang menjadi semangat kami dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Komitmen Terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Rakyat
Selain infrastruktur, Tia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah memperluas fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemprov menargetkan pembangunan lebih dari 3.000 ruang kelas baru dalam dua tahun ke depan, penyelesaian lahan sekolah, serta peningkatan kualitas pendidikan berbasis teknologi dan budaya lokal.
Di bidang kesehatan, program prioritas meliputi pembangunan puskesmas baru, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer, serta dukungan terhadap pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal.
Sementara untuk sektor ekonomi, Tia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dengan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat desa.
“Pembangunan harus menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Jangan hanya berhenti di angka-angka, tapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ajak Warga Aktif Suarakan Kebutuhan
Tia pun mengajak masyarakat untuk terus terlibat aktif dalam proses pembangunan, baik melalui forum-forum warga maupun saluran aspirasi resmi yang tersedia.
Ia menutup resesnya dengan harapan agar sinergi antara masyarakat, pemerintahan desa, dan legislatif semakin kuat untuk menciptakan Kabupaten Bandung dan Jawa Barat yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan
0 Komentar