Bandung, Sundapos.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kunjungan lapangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Sport Hall Almaas 3, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap jalannya program pemerintah daerah, terutama program pembangunan desa dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kunjungan ini dihadiri oleh Kepala Desa Sukamukti Agus Tajudin, pengurus Relawan Dulur Satia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua RT dan RW, kader PKK dan Posyandu, serta masyarakat Desa Sukamukti.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Desa Sukamukti dan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan. Ia menilai, keterlibatan warga menjadi elemen penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Program pemerintah provinsi dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan ideal. Oleh karena itu, perlu pengawasan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Tia Fitriani.
Ia menegaskan bahwa pengawasan DPRD tidak semata-mata menilai aspek administratif maupun serapan anggaran, tetapi juga menyoroti kualitas pelaksanaan program, kesinambungan kebijakan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Tia Fitriani juga menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan aspirasi masyarakat, beberapa program dinilai masih membutuhkan penguatan, khususnya terkait konsistensi kebijakan dan keterbatasan alokasi anggaran.
Selain itu, Tia menyinggung kondisi fiskal pemerintah yang saat ini tengah menghadapi tantangan. Menurutnya, diperlukan saling pengertian dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, agar pembangunan tetap dapat berjalan secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman bersama terkait sembilan program unggulan gubernur agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat pelaksana.
“Pada dasarnya tujuan program unggulan ini sangat baik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga pelosok desa, penguatan layanan kesehatan seperti Posyandu, hingga pembangunan jaringan irigasi pertanian. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyesuaian anggaran yang berpengaruh pada capaian program,” jelasnya.
Adapun sektor-sektor yang menjadi perhatian dalam kegiatan pengawasan tersebut meliputi pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, pengelolaan lingkungan hidup, transportasi publik, serta reformasi birokrasi.
Menurut Tia Fitriani, seluruh program tersebut telah berjalan, namun tetap memerlukan evaluasi dan penyesuaian agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Aspirasi masyarakat ini akan menjadi bahan penting bagi DPRD untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Ia berharap ke depan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dapat semakin diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik
0 Komentar