KABUPATEN BANDUNG,SUNDAPOS.COM – Guna memastikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kunjungan lapangan sekaligus kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, pada Senin (26/1/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif, bukan sekadar agenda seremonial. Fokus utama kegiatan adalah melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap sembilan program unggulan Gubernur Jawa Barat yang tengah dijalankan di berbagai wilayah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut berbagai unsur masyarakat, di antaranya Kepala Desa Nagreg Nanang Rahmat Hidayat, jajaran Relawan Dulur Satia, tokoh lintas agama, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat seperti Ketua RT/RW, kader PKK, dan Posyandu. Kehadiran para pemangku kepentingan ini dimanfaatkan Tia untuk menyerap aspirasi sekaligus memperoleh gambaran langsung terkait kondisi pembangunan di lapangan.
Dorong Masyarakat Aktif Mengawasi Kebijakan
Dalam pemaparannya, Tia Fitriani mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Desa Nagreg yang telah memfasilitasi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Namun demikian, ia menekankan pentingnya peran warga sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima kebijakan.
Ia mendorong masyarakat agar berani menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif apabila pelaksanaan program pemerintah dirasa belum berjalan optimal atau tidak tepat sasaran.
“Kita tidak hanya hadir untuk mendengar laporan administratif atau klaim keberhasilan semata. Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi secara objektif kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya sembilan program unggulan gubernur. Kita harus jujur melihat apakah program tersebut sudah berjalan sesuai harapan atau masih menyisakan persoalan di lapangan,” tegasnya.
Soroti Kesenjangan Implementasi Program
Tia menilai bahwa secara konsep, sembilan program unggulan tersebut memang dirancang untuk kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan hasilnya belum maksimal.
Ia menyoroti adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Kendala teknis, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai menjadi faktor penghambat utama.
“Tidak semua program berjalan mulus. Kita masih menemukan ketidaksinkronan kebijakan lintas level pemerintahan, keterbatasan anggaran yang mendesak, serta perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana teknis yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tia, keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya serapan anggaran. Yang lebih penting adalah dampak nyata atau outcome terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia mencatat bahwa sektor-sektor strategis seperti infrastruktur pedesaan, layanan kesehatan berbasis Posyandu, serta dukungan jaringan irigasi bagi petani di wilayah Nagreg masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.
Tekanan Fiskal Jadi Tantangan Bersama
Dalam kesempatan tersebut, Tia juga menyinggung kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah menghadapi tekanan, sehingga berdampak pada kebijakan efisiensi atau pengurangan anggaran di sejumlah sektor. Ia mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Efisiensi anggaran adalah kenyataan yang harus dihadapi bersama. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Diperlukan evaluasi yang tajam agar kebijakan tetap realistis, efisien, dan menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat,” pungkasnya.
Menutup kegiatan, Tia Fitriani menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi, masukan, dan keluhan warga Desa Nagreg sebagai bahan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, ia berharap sembilan program unggulan gubernur—mulai dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga reformasi birokrasi—dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat
0 Komentar