BANDUNG,SUNDAPOS.COM- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin (13/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi di tingkat desa.
Politisi dari Fraksi NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bandung itu hadir bersama Kepala Desa Nengkelan Usep Saefuloh, kader PKK, Dulur Satia, para ketua RT dan RW, konstituen, serta kader dan simpatisan Partai NasDem. Forum berlangsung interaktif, dengan sesi dialog yang memberi ruang bagi aparatur desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun kendala di lapangan.
Dalam pemaparannya, Tia Fitriani kembali mengulas sembilan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat pembangunan berbasis desa dengan melibatkan peran aktif kepala desa, perangkat desa, RT, RW, serta partisipasi masyarakat.
Menurutnya, penguatan desa tidak cukup hanya dengan kucuran program, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi perencanaan dan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa. Ia menyoroti adanya potensi tumpang tindih kebijakan ketika program provinsi berjalan bersamaan dengan rencana pembangunan desa yang sudah lebih dahulu disusun melalui musyawarah.
“Di lapangan ada desa yang terpaksa membatalkan rencana pembangunan kantor RW karena tidak ada regulasi yang mendukung saat program provinsi turun. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Tia menegaskan, pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengawalan, evaluasi, serta penyampaian masukan secara terbuka apabila ditemukan kekurangan dalam implementasi program.
“Program sebesar apa pun harus dikawal. Kalau di lapangan ada yang kurang efektif, itu harus disampaikan ke pihak terkait, termasuk gubernur, agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan,” tegasnya.
.jpeg)
Ia berharap komunikasi dua arah antara pemerintah provinsi dan desa terus diperkuat, sehingga kebijakan yang dirumuskan di tingkat provinsi dapat berjalan harmonis dengan rencana pembangunan desa. Dengan demikian, tujuan utama pembangunan—yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat—dapat benar-benar terwujud.
Kegiatan pengawasan tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat. Melalui dialog terbuka, Tia Fitriani berharap aspirasi warga Desa Nengkelan dapat diperjuangkan secara konkret di tingkat provinsi, sehingga pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa
0 Komentar