Kabupaten Bandung,Sundapos.com –Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menekankan kembali urgensi fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 benar-benar terlaksana dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berlangsung di GOR Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, pada Senin, 10 November 2025. Acara tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat, perangkat desa, Kepala Desa Cangkuang Dadan, tim Dulur Satia, dan berbagai unsur pemangku kepentingan lokal.
Tekankan Evaluasi Kebijakan di Lapangan
Dalam kesempatan itu, Tia menuturkan bahwa kegiatan pengawasan menjadi ruang penting bagi DPRD untuk menyerap aspirasi dan memantau sejauh mana kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif di tingkat desa.
Ia menyebut pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan proses untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Hari ini kami turun ke lapangan untuk mengevaluasi pelaksanaan regulasi, baik dari pusat maupun provinsi. Tujuannya agar kebijakan yang dibuat tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terasa manfaatnya,” jelasnya.
Tia mengingatkan bahwa meski banyak aturan disusun dengan tujuan mulia, tidak semuanya mampu menjawab kebutuhan warga jika implementasinya tidak dikawal dengan baik.
Soroti Pemotongan Anggaran Pemberdayaan
Tia juga menerima masukan dari sejumlah kepala desa terkait berkurangnya anggaran pemberdayaan masyarakat. Menanggapi hal itu, ia menegaskan DPRD Jabar akan terus mendorong agar program pemberdayaan kembali menjadi prioritas.
“Kami akan memperjuangkan agar alokasi untuk pemberdayaan masyarakat diperhatikan kembali,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia turut menyoroti Perda mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Jawa Barat, sembari mendorong perempuan untuk semakin berdaya sebagai bagian dari penguatan pembangunan desa.
Materi Pengawasan dan Pemberdayaan Perempuan
Acara ini menghadirkan Koni Damayanti dari DPD FPPI Jabar sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Koni menekankan pentingnya pengawasan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan perlindungan perempuan agar tercipta kesetaraan kesempatan bagi semua warga.
Dukungan Pemerintah Desa
Kepala Desa Cangkuang, Dadan, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Tia Fitriani yang dinilai konsisten hadir mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
“Kehadiran Bu Tia selalu membawa harapan bagi warga kami. Kami berharap beliau dapat terus membantu terutama dalam peningkatan infrastruktur desa,” ujarnya.
Pengawasan Tidak Hanya Soal Angka
DPRD Jawa Barat memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak sekadar menilai capaian fisik dan laporan keuangan, melainkan mencakup kualitas pekerjaan, keberlanjutan program, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat(red)
0 Komentar