Bandung,Sundapos.com - pekerjaan proyek sumur bor dari Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 yang berlokasi di wilayah kabupaten Bandung menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, muncul dugaan keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang disebut bukan hanya melakukan monitoring kegiatan, tetapi juga mengaku sebagai pemborong proyek tersebut.
Berdasarkan informasi di lapangan, oknum PNS tersebut diketahui merupakan staf pada bidang Permukiman dan Kawasan. Saat ditemui di lokasi pekerjaan dan ditanyakan mengenai pihak pelaksana proyek, oknum tersebut disebut secara langsung mengaku bahwa dirinya merupakan pemborong pekerjaan sumur bor tersebut.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian warga karena yang bersangkutan diketahui turut menjalankan fungsi monitoring kegiatan di lapangan. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Selain itu, warga juga mempertanyakan belum terpasangnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Ketika disinggung mengenai papan proyek, oknum tersebut menyampaikan bahwa papan proyek masih dalam proses pembuatan dan kemungkinan akan dipasang pada sore hari.
“Seharusnya sejak awal pekerjaan dimulai papan proyek sudah terpasang agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, serta pelaksana kegiatannya,” ujar salah satu ketua LSM yang enggan di sebut nama nya
Masyarakat berharap adanya penjelasan resmi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah dinilai penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Program sumur bor sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan mengalami kekurangan air saat musim kemarau.
Hingga sampai berita ini di tayang kami belum bisa konfirmasi kepala bidang kawawasan dan permukiman (red)
0 Komentar