oleh

Tia Fitriani Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2026, Tekankan Transparansi dan Kesejahteraan Masyarakat

-Berita-64 Dilihat

KABUPATEN BANDUNG,SUNDAPOS.COM  – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di RM Ciwaru, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (21/08/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Selain menjadi forum evaluasi, agenda ini juga menjadi ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi serta masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah pemilihan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem, H. Toni Permana, S.H., jajaran pengurus DPC Partai NasDem se-Kabupaten Bandung, serta sejumlah tokoh masyarakat.

 

Dalam suasana dialogis, peserta menyampaikan berbagai pandangan dan masukan terkait pelaksanaan program pemerintah, pembangunan daerah, serta persoalan-persoalan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung.

Tia Fitriani menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD tidak hanya sebatas melihat aspek administratif maupun penyerapan anggaran. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar dilaksanakan secara efektif, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pengawasan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami di DPRD Jawa Barat. Kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Tia Fitriani di sela-sela kegiatan.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II Kabupaten Bandung, Tia Fitriani menilai keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bahan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD.

Kegiatan pengawasan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara anggota legislatif, struktur partai, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur lainnya dalam mengawal pembangunan daerah. Dengan adanya komunikasi dan pengawasan yang berkelanjutan, berbagai program pemerintah diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026, Tia Fitriani kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa pengawasan DPRD bukan sekadar menjalankan amanat perundang-undangan, tetapi juga menjadi jembatan untuk memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan dalam proses pembangunan di Jawa Barat.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *