Bandung,Sundapos.com- Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan meski istilah “100 hari kerja” tidak secara resmi diatur dalam regulasi pemerintahan, namun hal ini sebagai momentum penting untuk menunjukkan arah dan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sejak hari pertama menjabat.
“Ini bukan soal menyelesaikan semuanya dalam 100 hari. Tapi ini adalah titik tolak – bukti bahwa kami siap bekerja dan punya visi yang jelas,” ujar Erwin pada kegiatan talkshow bersama Radio Sonata, Jumat 9 Mei 2025.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa kehadiran kami bukan hanya seremonial, tapi hadir untuk bekerja dan membawa perubahan,” katanya.
Dalam waktu yang singkat, kata Erwin, berbagai program nyata dapat hadirkan, meskipun berskala kecil.
Fokusnya bukan pada besar-kecilnya proyek, tetapi dampaknya bisa langsung dirasakan oleh warga. Program-program awal tersebut menjadi cerminan dari arah besar yang akan kami tempuh lima tahun ke depan.
“Bagi kami, 100 hari kerja ini adalah bagian dari proses membangun kepercayaan publik. Kami tidak ingin sekadar membuat janji. Kami ingin menunjukkan komitmen sejak awal. Ini bukan akhir, ini adalah awal perjalanan menuju Bandung yang lebih baik,” tuturnya.
Erwin menegaskan, diawali program kecil seperti penataan Seke Babakan Ledeng, mural di Jalan Lodaya, dan Pasar Sisi Walungan (Pasiwal).
Hal ini bukan dipilih secara acak, justru program ini menjadi bentuk pendekatan strategis yang intervensi kecil. Harapannya, mampu menghidupkan energi kota secara luas.
“Pembangunan kota tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Proyek besar butuh waktu dan perencanaan. Maka kami mulai dari langkah-langkah kecil yang bisa langsung dieksekusi, tapi punya arah yang jelas,” kata Erwin.
Melalui program tersebut, lanjutnya pemerintah ingin menyentuh berbagai aspek kehidupan warga. Mulai dari tata ruang, budaya, hingga ekonomi lokal. Harapannya, perubahan kecil ini akan memicu resonansi lebih besar dalam jangka panjang.
“Perubahan tidak harus selalu dimulai dari proyek-proyek besar. Justru lewat program kecil yang menyentuh langsung kehidupan warga, kita membangun fondasi sosial yang kuat. Prinsip kami sederhana: kecil tapi berdampak, baru kemudian berkembang ke arah yang lebih besar dan terstruktur,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Didi Ruswandi, menjelaskan, reboisasi menjadi salah satu langkah utama dalam mengelola air hujan sejak dari hulu.
Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah juga menyiapkan tampungan air besar seperti kolam retensi sebagai solusi tambahan.
“Reboisasi kita lakukan, terutama di wilayah kabupaten. Tapi untuk transisinya, kita juga siapkan tampungan besar seperti kolam retensi,” ujar Didi.
Menurutnya, proses ini membutuhkan waktu dan kerja sama banyak pihak. Meski kompleks, pihaknya tetap optimis, langkah-langkah ini akan berdampak positif.
“Memang tidak mudah dan butuh waktu. Tapi kita tetap optimis karena semua ini bagian dari proses besar untuk memperbaiki tata kelola air,” katanya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan daya serap tanah serta mengurangi limpasan air yang bisa menyebabkan banjir di daerah hilir.(yan)**
0 Komentar